Gus Wahid

Gus Wahid

Gus Wahid, demikian ia biasa disapa, lahir pada Jum’at 1 Juni 1914, dari pasangan K.H. Hasyim Asy`ari, pendiri NU, dan Nyai Nafiqah binti Kiai Ilyas. Ia anak lelaki pertama pasangan tersebut. Umur lima tahun, Wahid Hasyim mulai belajar mengaji kepada ayahnya, dan umur tujuh tahun sudah khatam Al-Quran. Umur l3 tahun, ia masuk pesantren di Siwalan Panji, Sidoarjo, Mojosari, Nganjuk, dan Lirboyo. Setelah itu ia belajar sendiri berbagai ilmu pengetahuan.

Tahun 1932, ketika berumur 18 tahun, ia pergi haji dan bermukim di Tanah Suci selama dua tahun.
Empat tahun sepulang dari Tanah Suci, ia bergabung dengan NU. Di NU ia mulai dari bawah, sekretaris tingkat ranting di Desa Cukir. Namun lompatan panjang terjadi. Tak lama kemudian ia dipercaya menjadi ketua NU cabang Jombang, dan ketika departemen maarif (pendidikan) NU dibuka pada tahun 1940 ia ditunjuk sebagai ketuanya. Sejak itu ia duduk di barisan pengurus PBNU.

Pada umur 25 tahun ia menikah dengan Solichah binti K.H. Bisri Syansuri. Mereka  pasangan yang serasi, termasuk dalam dunia politik. Ketika sang suami menjadi menteri, sang istri pun menjadi anggota DPR. Pasangan ini dikaruniai enam anak, empat laki-laki dan dua perempuan. Bulan Maret 1942, Jepang mendarat. Semua ormas dan orpol Islam dilarang, dan dibentuk MIAI. Kiai Wahid terpilih menjadi ketuanya. Kedudukan itu, belakangan, mengantar dirinya ke pusat perjuangan bangsa Indonesia di zaman Jepang. Ia menjadi anggota Cu Sangi In, kemudian Dokuritsu Zombi Cosakai, hingga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

K.H. Wahid Hasyim adalah salah satu dari sembilan orang yang menandatangani Piagam Jakarta. Sikapnya yang tegas tapi luwes menjadikannya figur yang dapat diterima oleh berbagai kalangan kendati umurnya baru sekitar 30 tahun. Suksesnya mengintegrasikan kelasykaran golongan Islam ke dalam TRI, dan kemudian TNI, mengantarnya menjadi penasihat Panglima Besar Soedirman hingga terjadi Clash I, pemberontakan PKI Madiun, dan Clash II. Setelah ayahnya wafat pada 25 Juli 1947, ia mengasuh Pesantren Tebuireng.

Dalam Kabinet Sukiman, ia menjadi menteri agama. Lima kali ia menjadi menteri. Yaitu menteri negara dalam Kabinet Presidentil I (1945), menteri negara dalam Kabinet Syahrir (1946-1947), menteri agama Kabinet RIS (1949- 1950), menteri agama Kabinet Natsir (1950- 1951), dan menteri agama Kabinet Sukiman (1951-1952).
Setelah tidak menjadi menteri, ia aktif dalam Partai NU, yang saat itu baru memisahkan diri dari Partai Masyumi.
Pada 19 April 1953, ia dipanggil ke haribaan Allah SWT dalam suatu kecelakaan lalu lintas di Cimindi, Cimahi, Jawa Barat, dalam usia 39 tahun. Jenazah dimakamkan di Tebuireng, hari itu juga. Dengan Keppres No. 206/1964 tertanggal 24 Agustus 1964, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional disandangkan kepada K.H. Wahid Hasyim.
Sumber : wikipedia

Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tentang Pemberlakuan 5 Hari Sekolah

Pernyataan Sikap Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tentang Pemberlakuan 5 Hari Sekolah

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.Ap, mengemukakan gagasan untuk memberlakukan kebijakan 5 (hari) hari sekolah yang akan diterapkan mulai Tahun Ajaran 2017 – 2018. Setelah gagasan tentang Full Day School ditolak oleh Presiden Republik Indonesia, Mendikbud mengeluarkan gagasan pemberlakuan kebijakan 5 hari sekolah yang notabene mempunyai konsep yang sama dengan Full Day School.

Berkaitan dengan gagasan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tersebut, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang merupakan organisasi Badan Otonom NU yang mewadahi pelajar NU dan salah satu elemen pendidikan di Indonesia memandang bahwa:
•Rencana Mendikbud RI menerapkan sekolah 5 hari terkesan menyederhanakan permasalahan dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam membangun karakter siswa melalui Pendidikan, mestinya nilai-nilai pendidikan karakter yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan sistem pengajaran yang lebih efektif yang lebih ditekankan daripada menambah jam belajar dalam sehari yang akan mengurangi interaksi siswa dengan keluarga ataupun dengan masyarakat.
•Dengan mengeluarkan gagasan tanpa disertai kajian dan evaluasi yang komprehensif, Mendikbud dirasa berbuat tidak adil dan membangun opini publik bahwa sistem Pendidikan formal lah sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab dalam mendidik masyarakat. Di sisi lain ada lembaga Pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah dan pesantren yang sebelum kemerdekaan Indonesia sudah turut serta mendidik masyarakat secara langsung.
•Kondisi infrastruktur dan fasilitas sekolah belum seluruhnya memadai untuk menunjang aktivitas siswa selama 8 jam di sekolah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan aspirasi dari cabang-cabang IPNU, PP IPNU mengeluarkan sikap sebagai berikut:
1.IPNU menolak diberlakukannya gagasan 5 hari sekolah.
2.Meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menarik kembali pernyataannya, karena pernyataan Mendikbud yang tanpa merujuk pada peraturan perundang-undangan tak patut diucapkan oleh pejabat negara dan telah menyulut gejolak sosial.
3.Menyerukan seluruh kader di tingkat cabang untuk mengkonsolidir 12.000 lebih komisariat dan ranting yang tersebar di seluruh Indonesia agar sama-sama menyerukan penolakan pemberlakuan sekolah 5 hari yang berimplikasi diterapkannya konsep Full Day School.
4.IPNU menuntut pemerintah memberlakukan otonomi sekolah secara lebih maksimal dan mempermudah birokrasi sekolah sehingga pendidik lebih fokus pada proses Pendidikan.

Demikian pernyataan sikap Pimpinan Pusat IPNU. Semoga Allah SWT meridhai usaha mulia kita dalam membangun dan mencerdaskan bangsa. Kepada Allah kita berserah diri. Amin.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 12 Juni 2017/ 17 Ramadhan 1438 H

Asep Irfan Mujahid
(Ketua Umum PP IPNU)