MENGENAL LEBIH DEKAT DENGAN IPNU

MENGENAL LEBIH DEKAT DENGAN IPNU

A. Kilas IPNU: Menapak Jejak, Membentuk Watak

Menelusuri jejak langkah keberadaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (selanjutya disingkat IPNU), merupakan upaya yang harus selalu dilakukan. Ikhtiar ini adalah sebagai bentuk pencarian jati diri yang perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman yang terus berkembang. Oleh siapa, untuk apa, kenapa dan bagaimana IPNU didirikan, merupakan hasil nyata dari jihad intelektual para pelajar NU dari berbagai daerah yang harus selalu terpatri dibenak kader-kader IPNU. Karena berangkat dari kesadaran inilah, secara lebih mudah militansi seorang kader bisa terbentuk.

Pelantikan 2015

Layaknya seekor harimau, kalau ia tak sadar akan jati dirinya, maka yang ia lakukan hanya menggeliat-geliat bagai cacing yang tak berdaya. Berbeda dengan seekor singa yang tahu betul bahwa jati dirinya adalah seekor raja hutan, maka ia akan selalu optimis, garang dan meraung dengan gagah sebagaimana jatidirinya yang asli dan fitri. Dari analogi semacam inilah, kenapa sejarah menjadi sangat penting untuk diangkat kembali. Agar pada kader lebih mengetahui dan menyadari siapakah dan apakah IPNU sebenarnya.

Selanjutnya, pasca momentum proklamasi kemerdekaan yang diikrarkan oleh Ir. Soekarno tahun 1945, berhasil menjadi pelecut tersendiri bagi kebangkitan semua elemen bangsa untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan ini, juga dirasakan secara merata oleh umat islam umumnya, dan Nahdlatul Ulama (NU) pada khusunya. Tak terkecuali gerakan pemuda islam juga turut larut dalam semangat kemerdekaan RI, upayanya dalam membentuk sebuah organisasi terlihat kian menggeliat pada era 1950-an. Dalam konteks pelajar NU, berhasil terekam berdirinya organisasi-organisasi keterpelajaran di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia, khusunya di pulau Jawa.

Pada periode ini, muncul organisasi pelajar NU seperti
Persatuan Pelajar Nahdlatul Oelama (PERPENO) yang lahir tanggal 13 Juni 1953 di Kediri, 
Ikatan Siswa Mubalighin Nadlatul Oelama (IKSIMO) yang lahir pada kisaran tahun 1952 di Semarang, adapula Ikatan Pelajar Islam Nahdlatul Oelama (IPINO) yang lahir tahun 1953 di Bangil, 
dan di Surakarta pada 27 Desember 1953 lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPNO). 
Sementara di Malang,tercatat pernah lahir Persatoean Moerid NO (PAMNO) pada tahun 1941, di Madura terlahir Ijtima uth-tholabiah (Persatuan Siswa) pada tahun 1945 dan setahun kemudian di Sumbawa terlahir Ijtima uth-tholabah (ITNO).

Secara ringkas, organisasi-organisasi diatas masih bersifat kedaerahan dan berjalan dengan sendiri-sendiri. Kegiatannyapun masih bersifat rutinitas seperti tahlilan,yasinan, barzanjian/ diba‘an dan semacamnya. Diantara mereka tidak saling terkoordinsasi dengan baik, sehingga berakibat tidak saling kenalnya antara satu dengan yang lain, walaupun secara ideologis berada dalam satu mainstream yang sama, yaitu NU.

Di samping organisasi-organisasi di atas, lahir pula organisasi di luar komunitas NU yang tumbuh subur dikalangan pelajar dan mahasiswa, organisasi tersebut antara lain; Perkumpulan Pemuda Kristen Indonesia (PPKI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMS) dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

Dapat dilihat dari kondisi pergerakan di atas, bahwa dinamika organisasi tanah air mempunyai dua pola yang berbeda, yaitu organisasi keterpelajaran yang bersifat kedaerahan seperti yang direpresentasikan oleh pelajar NU di daerah-daerah, serta pola pergerakan organisasi yang sudah mapan hingga taraf nasional. Organisasi yang disebut diakhir ini malahan sudah mendapat legitimasi melalui Kongres Al-Islam pada tahun 1949, dengan hasil bahwa PII dinobatkan sebagai satu-satunya organisasi bagi pelajar muslim, serta eksistensi HMI yang menjadi satu-satunya organisasi mahasiswa islam yang diakui.

Kenyataan inilah yang berkonsekuensi berkumpulnya para pelajar-pelajar islam yang mempunyai beragam perspektif, yaitu dari kalangan islam modernis dan kalangan islam tradisionalis yang pada tahun 1940 s/d 1960-an sering terjadi friki-friksi tajam. Misalnya saja, sosok Tolchah Mansoer yang menjadi pioner pendirian IPNU secara nasional, merupakan jebolan dari PII dan HMI. Bahkan di Yogjakarta, ia berhasil menjabat sebagai Ketua Departemen Penerangan Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) dan pada tahun 1952 dipercaya sebagai Ketua I Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Yogjakarta. 

Bahkan ia pernah diamanhkan menjadi wakil ketua Panitia Kongres Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonsia. Perlu diketahui bagi kader-kader IPNU saat itu, termasuk Tolchah Mandoer berafiliasi dalam PII dan HMI lebih disebabkan karena pada saat itu hanya kedua organisasi inilah yang merepresentasikan pelajar dan mahasiswa islam yang bersifat nasional. Sementara itu yang telah diketahui, organisasi-organisasi NU kala itu masih bersifat lokal.

Lebih jauh lagi, masuknya Tolchah Mansoer ke dalam PII dan HMI dapat dilihat sebagai kecenderungan umum pelajar dari kalangan islam tradisionalis saat itu. Karena, selama pasca revolusi kemerdekaan, kalangan pelajar dari keluarga islam tradisionalis tidak memiliki pilihan lain kecuali bergabung dengan PII dan HMI jika ingin berorganisasi. 

Alasannya bukan hanya karena afiliasi NU dan Masyumi hingga tahun 1952 dan keputusan Kongres Al-Islam pada tahun 1949 seperti yang sudah dijelaskan diatas, namun lebih penting lagi karena pelajar yang berlatar belakang pada kalangan tradisionalis yang masuk ke sekolah-sekolah modern relatif sedikit. Sehingga, para mahasiswa tradisionalis yang mulai banyak masuk di universitas pada era 1950-an juga bergabung dengan HMI sebelum mendirikan organisasi pelajar tradisionalisnya sendiri (baca: IPNU). Mahasiswa-mahasiswa tersebut antara lain, Tolchah Mansoer (UGM), Ismail Makky (IAIN Yogjakarta), Mahbub Djunaidi (Universitas Indonesia).

Namun, keikutsertaan kalangan pelajar nahdliyin kedalam dua organisasi tersebut bukan tanpa masalah. Masalahnya justeru terkait kontestasi politik para ―orang tua‖nya yang berafiliasi dengan NU dan Masyumi. Karena kala itu, konstestasi antar kalangan modernis dan tradisonalis sudah merambah sampai kalangan pelajarnya.

Bahkan Ismail Makky mengakui hal itu, bahwa kegelisahannya muncul dikarenakan organisasi pelajar yang ada kurang mengakomodir keberadaan pelajar-pelajar dari kalangan pesantren, wal hasil kalangan pesantren tidak ada yang mengurus. Sehingga, kondisi inilah yang membuat Tolchah dan Ismail terinspirasi untuk membuat sebuah wadah organisasi tersendiri bagi kalangan islam tradisionalis yang terangkum dalam tiga kelompok sasaran, yakni sekolah, pesantren dan universitas.

1. Munculnya Tunas NU; Sebuah Harapan Baru

Setelah melihat dinamika pergerakan pelajar diatas, maka sudah barang tentu bagi kalangan tradisionalis yang lebih banyak direpresentasikan oleh kalangan NU memperoleh dampak yang kurang mengenakkan. Hal tersebut dikarenakan termarginalkannya kalangan pesantren dalam percaturan organisasi pelajar pada skala nasiional. Sehingga, kegelisahan untuk membentuk sebuah wadah organisasi tersendiri bagi anak muda nahdliyin-pun kian dirasa untuk segera direalisasikan.

Sehingga, beberapa aktifis mahasiswa di Yogjakarta, Solo dan semarang bertekad untuk membetuk sebuah organisasi pelajar NU yang berskala nasional. Mereka lazim mengkonsolidasikan gagasannya tersebut dengan berdiskusi guna mendalami hal-hal terkait persiapan pendirian organisasi pelajar di kalangan tradisionalis itu. Para mahasiswa yang concern dalam memperhatikan nasib generasi muda NU ke depan ini, sering berkumpul di rumah kos-kosan di daerah Bumijo, Yogjakarta (kawasan sebelah barat perempatan Tugu) guna merumuskan dengan matang gerakan kaum muda NU tersebut.

Desakan akan kebutuhan terhadap wadah pembinaan pelajar NU inipun, disambut dengan momentum diselenggarakannnya Konferensi LP. Ma‘arif di Semarang pada bulan Februari 1954. Sehingga, gagasan progresif kaum muda NU tersebut dijadikan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam pelaksanaan Konferensi. Secara ringkas, akhirnya dalam Konferensi LP Ma‘arif kala itu, berhasil mengesahkan berdirinya organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang saat itu bertepatan pada tanggal 24 Februari 1954/ 20 Jumadil Akhir 1373 H. walhasil, tanggal inilah yang dinobatkan sebagai hari lahirnya organisasi pelajar NU pada skala nasional.

Dalam perhelatan tersebut, sosok Tolchah Mansoer dipercaya menjadi Ketua Umum IPNU meskipun saat itu ia berhalangan hadir. Penunjukkan Tolchah ini dirasa tepat karena figurnya merepresentasikan secara ideal dalam mengintegrasikan pola pendidikan umum dan pesantren. Seperti yang diketahui, Tolchah merupakan sedikit dari kalangan islam tradisionalis yang mengenyam pendidikan umum, namun juga mampu memanifestasikan pemikirannya yang berakar dari logika pesantren.

Selanjutnya, pasca deklarasi pendirian IPNU melalui muktamar LP Ma‘arif, tepatnya dua bulan kemudian pada tanggal 30 April s/d 1 Mei 1954, IPNU menyelenggaran Konferensi ―Segi Lima‖. Kenapa Konferensi ini disebut segi lima? karena pada saat itu dihadiri oleh kalangan assabiqunal awwalun IPNU yang terdiri dari Jombang, Yogjakarta, Solo,Semarang dan Kediri.

Menurut Tolchah, Konferensi segi lima ini merupakan konsolidasi pertama setelah tak lama IPNU secara resmi didirikan. Yang menarik dalam konferensi ini, sekaligus sebagai sorotoan kader-kader IPNU masa kini, bahwa pertemuan ini berhasil melahirkan keputusan yang bisa dijadikan sebagai acuan gerakan dalam mengaktualisasikan program kerja pada berbagai macam skala (baik ranting , komisariat, cabang sampai pusat).

Keputusan itu dapat disebutkan antara lain;

1) menjadikan Ahlusunnah wal jamaah sebagai asas organisasi, 
2) tujuan organisasi yakni turut andil dalam mengemban risalah islamiyah, 
3) mendorong kualitas pendidikan agar lebih baik dan merata, serta 
4) mengkonsolidir kalangan pelajar. 

Visi yang dibangun pada era perta ini, secara lebih universal dijadikan sebagai media dalam menghimpun seluruh potensi kader di seluruh Indonesia yang terhimpun dalam tiga kelompok sasaran, yakni pelajar, santri dan mahasiswa.

2. Menyemai Gagasan, Merangkai Momentum

Perjalanan IPNU yang sudah mencapai setengah abad lebih, merupakan prestasi tersendiri yang harus selalu disyukuri dan apresiasi. Capaian tersebut, tak lain karena didukung oleh komitmen bersama semua elemen pelajar dari kalangan NU di Indonesia yang masih menganggap bahwa organisasi ini merupakan kebutuhan mendasar yang wajib untuk dipertahankan eksistensinya.

Usianya yang sudah mencapai enam dasawarsa lebih pada tahun 2018 inipun, tentunya diiringi dengan peluh perjuangan yang tidak mudah. Berbagai macam hambatan dan ancaman merupakan rintangan yang mampu dieliminir sebagai bentuk perjuangan bersama dalam ranga turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rekam jejak 64 tahun perjalanan IPNU sudah barang tentu telah berhasil menancapkan gagasan brilian yang menjelma menjadi prasasti monumental yang patut untuk diteladani. Tak bisa dipungkiri, beberapa diantaranya harus diiringi dengan ―perseteruan pemikiran‖ antar kader NU yang tidak jarang menimbulkan ketegangan. Namun realitas demikian bukanlah hal yang negatif, malah hal itu menjadi sumbangsih khazanah pergulatan intelektual yang harus tetap diasah dalam perjalanan sejarah guna memperkokoh eksistensi IPNU dalam mengaruhi ombak peradaban.

Percikan gagasan yang telah menjelma menjadi prestasi sejarah tersebut, berhasil direkam dalam beberapa point krusial yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tepat pada tanggal 24 Februari 1954/ 20 Jumadil Akhir 1373 dalam Konferensi Besar LP Maarif, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) secara resmi didirikan.

2. Dilaksanakannya Konferensi Segi Lima pada tanggal 30 April s/d 1 Mei 1954 meliputi daerah Yogjakarta, Jombang, Kediri, Solo dan Semarang yang menghasilkan kebijakan antara lain; asas organisasi adalah ahlu sunnah wal jama’ah, wilayah garapan khusus putra, tujuan organisasi adalah mnegokohkan ajaran islam sekaligus risalah diniyah, meninggikan dan menyempurnakan pendidikan islam, serta menghimpun seluruh potensi pelajar di seluruh Indonesia. Serta menetapkan Yogjakarta sebagai kantor pusat Organisasi IPNU.

3. Pada Muktamar NU ke-20 di Surabaya pada tanggal 9-14 September 1954, IPNU secara resmi diakui sebagai satu-satunya organisasi pelajar putra yang berada dalam naungan NU. Dalam muktamar tersebut, Tolchah Mansoer menyampaikan gagasan pentingnya organisasi pelajar di kalangan NU pada sidang muktamirin pada tanggal 14 September. Selain Tolchah, kader-kader IPNU yang ikut dalam sidang tersebut antara lain M.Sufyan Cholil, M. Najib Abdulwahab, Abdul Ghani Farida dan M. Asro.

4. Pada tanggal 28 Februari s/d 5 maret 1955 dilaksanakan Muktamar (kongres) IPNU pertama di Malang, yang dihadiri oleh 30 cabang yang sebagian besar dari Jawa Timur, serta beberapa undangan dan beberapa pesantren simpatisan. Panitia Muktamar berkantor di jalan Kidul Dalam No 49, telp; 898 Malang. Perhelatan tersebut digelar di Pendopo Kabupaten Malang dan semakin meriah karena di hadiri langsung oleh Presiden Soekarno, wakil perdana Menteri (Zainul Arifin), Menteri Agama RI (KH Masykur) yang masing-masing memberikan sambutan. Sedangkan dalam jajaran PBNU dihadiri langsung oleh Rais Amm (KH Wahab Hasbullah), Ketua Umum Partai NU (KH Dachlan), Ketua Umum PB LP Ma‘arif NU (KH Syukri Ghazali). Adapun

 

pidato kenegaraan Bung Karno disiarkan langsung oleh RRI dan berbagai macam media massa.

5. Pada pada tanggal 1-4 Januari 1957 di Pekalongan dilaksanakan Konggres II IPNU dan terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan antara lain; 1) Pembentukan wilayah-wilayah; 2) Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma‘arif; 3) Berpartisipasi dalam pembelaan negara; 4) Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.

6. Konggres III IPNU dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum adalah M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan yaitu: 1) Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi; 2) Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang; 3) Berpartisipasi dalam pertahanan negara; 4) Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

7. Dilaksanakan sebuah kegaiatan yang bertajuk Konferensi Besar I pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.

8. Konggres IV IPNU dilaksanakan pada tanggal 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih lagi sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri dan akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan antara lain: 1) Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang; 2)

Berpartisipasi dalam pertahanan negara, 3) Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

9. Konggres V IPNU dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih lagi sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan yaitu: 1) Merekomendasikan KH. Hasyim As‘ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional; 2) Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang; 3) Berpartisipasi dalam pertahanan negara; 4) Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).

10. Konggres VI IPNU di Surabaya dilaksanakan pada 20-24 Agustus 1966 bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan yaitu:

1) Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU;

2) Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta;

3) Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah;

4) Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret

untuk berkiprah;

5) Perkembangan pesat pada olah raga dan seni

11. Pada tanggal 20-24 Agustus 1976 di Jakarta dilaksanakan Konggres VIII IPNU, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan antara lain: 1) Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan; 2) Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan

sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.

12. Konggres IX IPNU dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan yaitu: Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/

13. Konggres X IPNU dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa‘ady dan kebijakan yang dihasilkan antara lain: 1) Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU; 2) Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.

14. Konggres XI IPNU dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991 di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa‘ady dan kebijakan yang dihasilkan antara lain: 1) Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB; 2) Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU; 3) Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah

15. Konggres XIII IPNU dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan antara lain: 1)

Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya; 2) Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren; 3) Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.

 Sumber: Buku Pedoman Kaderisasi 2018